Inggris selangkah lagi mendekati pemisahan akhir dari Uni Eropa, Rabu malam (1/2) ketika para anggota parlemen memutuskan dengan mayoritas besar untuk memulai proses itu.

Anggota parlemen memutuskan 498 lawan 114 untuk memberlakukan pasal 50 Perjanjian Lisabon untuk memulai perundingan Brexit. Pemungutan suara itu menjadi kemenangan bagi Perdana Menteri Theresa May yang pemerintahannya hendak memulai proses pemisahan selama dua tahun dan secara resmi dimulai akhir bulan mendatang.

Pemungutan suara parlemen dilakukan setelah para penentang Brexit mengajukan gugatan di pengadilan menantang upaya pemerintahan May untuk mempercepat proses itu tanpa berkonsultasi dengan parlemen.

Minggu lalu, Mahkamah Agung Inggris memutuskan pemerintah memerlukan persetujuan parlemen untuk memulai proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang diawali dengan perundingan rumit untuk memisahkan diri dari apapun mulai dari perdagangan sampai pergerakan warga dan hak-hak menangkap iklan.

œSejarah telah dibuat, kata Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson lewat pesan Twitter hari Rabu.

Para pemilih Inggris mengejutkan dunia tanggal 23 Juni 2016 ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa, blok beranggotakan 28 negara dengan selisih suara 52 persen melawan 48 persen. Partisipasi pemilih dalam referendum itu sekitar 72 persen.

Rancangan Undang-undang itu juga menjalani kajian lebih besar di Majelis Rendah dan majelis Tinggi parlemen.

Tapi para pengamat mengatakan pemungutan suara hari Rabu menandai titik yang tidak bisa kembali bagi Brexit setelah serangkaian gugatan pengadilan, demonstrasi di jalan-jalan dan lobby para penentang yang tidak kenal lelah, gagal menghentikan RUU itu.

Ketika hasil pemungutan suara itu dibacakan hari Rabu malam, seorang anggota parlemen meneriakkan œbunuh diri. Sebagian penentang mengharapkan Brexit œlunak. Tapi bulan lalu, May menghapus kemungkinan apa pun ketika memaparkan 12 poin rencana pemerintahannya yang termasuk meninggalkan pasar tunggal Eropa.

May hari Rabu diharapkan akan menerbitkan dokumen yang memaparkan rencana perundingan pemerintahannya.

Sumber : VOA

Equity World