Equityworld Futures Medan – Masyarakat Internasional berjanji untuk meningkatkan tanggapannya terhadap pengungsi global dan krisis migrasi, meskipun sebagian mempertanyakan apakah rencana itu memadai. Dalam KTT hari Senin di PBB, negara-negara anggota setuju untuk melindungi hak-hak pengungsi dan migran dan berbagi tanggung jawab untuk gerakan orang-orang dalam jumlah besar pada skala global.

Dalam KTT hari Senin (19/9) di PBB, negara-negara anggota sepakat melindungi hak-hak pengungsi dan migran, dan akan berbagi tanggung jawab untuk perpindahan orang dalam jumlah besar pada skala global.

œPengungsi dan migran seharusnya tidak dipandang sebagai beban, mereka menawarkan potensi besar kalau kita bisa menanganinya, kata Sekjen Ban Ki-moon kepada majelis PBB itu.

œKita harus menjadikan HAM seluruh pengungsi dan migran bagian penting dari komitmen kita, tegasnya.

Belum pernah terjadi 65 juta orang terpaksa mengungsi di dunia ini, sebagian akibat konflik atau penganiayaan, lainnya akibat kemiskinan, dan banyak lagi akibat bencana alam.

Deklarasi yang disahkan di New York itu mengupayakan dukungan lebih banyak bagi negara-negara yang paling terimbas krisis, untuk membantu anak-anak terlantar mendapat akses ke pendidikan dan untuk meningkatkan dana kemanusiaan dan memukimkan kembali pengungsi.

Rencana meminta pemerintah memukimkan kembali 10 persen pengungsi di dunia setiap tahun dibatalkan dan deklarasi akhir itu tidak mensyaratkan negara-negara mengambil jumlah tertentu orang, yang menuai kritik, terutama dari LSM.

Organisasi Human Rights Watch mengatakan deklarasi itu merupakan œhilangnya kesempatan untuk memperluas lingkup perlindungan pengungsi dan migran, dengan menambahkan œmembatasi harapan bagi komitmen nyata dan baru.

Sumber : VOA